Teropong

Feature

Infografik

Opini

Visual

Anda lagi di

Ada apa dengan Draf Permendikti tentang Ormawa?

"Ada apa sih dengan Draf Permendikti itu, sampe-sampe jadi alasan Zaadit buat jadi "wasit"-nya Jokowi? "


2 Februari 2018, menjadi tanggal yang akan selalu diingat oleh Universitas Indonesia (UI). Di tanggal tersebut, salah satu mahasiswanya, Muhammad Zaadit Taqwa, melakukan aksi yang cukup nyentrik dengan meniup peluit, mengacungkan kartu kuning dan berusaha melangkah menuju panggung, sesaat setelah Presiden RI, Joko Widodo, selesai memberikan pidatonya dalam acara Dies Natalis UI ke-68 di Balairung UI, Depok, Jawa Barat.

Aksi tersebut sontak menuai pro dan kontra hingga saat ini. Banyak kalangan yang mendukung aksi Zaadit tersebut, beberapa diantaranya dari tokoh politik seperti Fahri Hamzah, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus lainnya di Indonesia. Ada juga pihak-pihak yang malah mengkritik langkah Ketua BEM UI ini, mulai dari dibilang "tidak sopan", berpotensi termasuk dalam "penghinaan terhadap presiden", hingga kecurigaan adanya unsur "aksi pesanan" dan bersifat politis. Toh pada akhirnya, Jokowi tidak tersinggung dengan aksi tersebut dan menganggap aksi nyeleneh tersebut sebagai peringatan kepada dirinya.

Terlepas dari pro dan kontra tindakan Zaadit dalam acara Diesnat UI, publik dibuat bertanya-tanya mengapa mahasiswa yang sudah menginjak semester akhir itu "berani" untuk berbuat nyentrik di acara resmi kampus yang dikenal dengan kampus kuning tersebut. Pertanyaan publik pun akhirnya terjawab ketika Zaiidit melakukan konferensi pers terkait aksinya tersebut.

Berdasarkan hasil konferensi pers yang diwartakan oleh detik.com, aksi nyentriknya tersebut dilakukan sebagai bentuk peringatan kepada presiden RI ketujuh itu untuk mengevaluasi 4 tahun masa baktinya, khususnya pada tiga isu terkini yang dinilai belum ada titik terang. Isu-isu yang dimaksud adalah isu gizi buruk di Asmat, penghidupan kembali dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan draf Permendikti mengenai organisasi mahasiswa (Ormawa).

Beberapa hari setelah konferensi pers tersebut, mulai muncul beberapa berita dari berbagai media online yang memuat berbagai pendapat dari pejabat publik, alumnus UI, hingga adanya informasi mengenai aksi anak UGM yang lebih berani ketimbang anak UI. Namun, kebanyakan yang disorot oleh mereka (dan juga kebanyakan masyarakat) adalah alasan yang pertama, yaitu mengenai isu gizi buruk di Asmat, Papua. TeddyTV.xyz tertarik untuk membahas salah satu alasan aksi Zaadit yang ada kaitannya dengan kehidupan mahasiswa seperti Zaadit, yaitu penerapan draf Permendikti tentang Organisasi Mahasiswa. Emang, ada apa sih dengan Draf Permendikti itu, sampe-sampe jadi alasan Zaadit buat jadi "wasit"-nya Jokowi?

Draf Permendikti yang dimaksud oleh Zaadit adalah Draf Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permendikti) perihal Organisasi Mahasiswa yang sampai saat ini masih digodok sejak tahun 2017 lalu. Draf ini kelak akan menggantikan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kepmendikbud) Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK) di Perguruan Tinggi. Keputusan ini "katanya" perlu diganti dengan berbagai alasan. Seperti yang kami kutip dari berkas presentasi Persiapan Uji Publik Draf Permendikti tentang Organisasi Kemahasiswaan, alasan-alasan tersebut diantaranya:

1. PUOK sudah berusia hampir 20 tahun
2. Dalam pelaksanaannya, keputusan ini sudah tidak menjadi pedoman oleh mahasiswa dalam berorganisasi sejak lebih dari sepuluh tahun terakhir
3. Beberapa bagian dalam PUOK sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
4. Adanya upaya dari Belmawa Dikti dalam 10 tahun terakhir untuk mengusahakan Peraturan Menteri yang baru mengenai Organisasi Mahasiswa.
5. Perguruan tinggi kini tidak berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Sebenarnya, jika melihat dari sejarah pembentukan Kepmendikbud tersebut, maklum jika Pemerintah memberikan kewenangan lebih besar kepada mahasiswa untuk berorganisasi di internal dan eksternal perguruan tinggi. Kepmendikbud No. 155 Tahun 1998 dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 1998 oleh Mendikbud kala itu, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A. Tepatnya, satu bulan setelah Presiden Indonesia kedua, (Alm.) Soeharto, mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi, keputusan soal organisasi mahasiswa ini bisa disebut sebagai hasil dari pergerakan mahasiswa menjelang era reformasi kala itu. Sehingga

Draf Permendikti yang akan menjadi pengganti Kepmendikbud ini menuai pro kontra antara Kemenristekdikti dan kalangan mahasiswa. Dalam berkas presentasi Persiapan Uji Publik Draf Permendikti, pemerintah, melalui Kemenristekdikti, hendak memberikan kepastian hukum untuk membentengi ormawa dari ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, nomenklatur jabatan dalam ormawa yang jelas dan dikenal luas, juga karena merupakan tuntutan dan kebutuhan yang telah menjadi keputusan dari pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan se-Indonesia.

Sedangkan dari pihak kontra, pihak mahasiswa telah mengeluarkan beberapa rilis pers dari hasil kajian terkait draf ini, beberapa diantaranya dari BEM REMA UPI dan Keluarga Mahasiswa FMIPA Universitas Hasanudin. Inti dari kajian dan rilis pers tersebut, adalah kekhawatiran kalangan mahasiswa akan kontrol perguruan tinggi yang diperluas dalam draf tersebut sehingga dapat mengancam kebebasan berpendapat dan berserikat di dalam kampus. Mereka juga mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan perguruan tinggi untuk membubarkan organisasi mahasiswa yang dinilai kritis terhadap kampus.

Pemerintah, dalam hal ini Kemenristekdikti, sebenarnya telah mengundang beberapa kalangan untuk menggodok peraturan ini dalam sebuah forum sosialisasi yang digelar pada tanggal 14 Desember 2017. Forum tersebut mengundang juga perwakilan dari pihak mahasiswa, yang diwakili oleh Ketua BEM dan DPM dari 30 PTN dan PTS di seluruh Indonesia yang masing-masing didampingi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi bidang Kemahasiswaan. Dalam forum tersebut, seperti yang dikutip dari prorakjat.com, perwakilan mahasiswa memberikan Point of Interruption (POI) dan sikap keberatan terhadap draf tersebut, yang didasari pada analisis mereka tentang urgensi, permasalahan yang melatarbelakangi, dan potensi permasalahan yang dapat timbul jika peraturan menteri tersebut jadi dilaksanakan. Forum itupun akhirnya berakhir dengan hasil yang rasanya seperti menunggu jawaban dari gebetan yang baru saja ditembak, menggantung.

Mungkin Anda penasaran, apa aja yang dimasalahin sama perwakilan mahasiswa tersebut, atau kalangan mahasiswa pada umumnya, terhadap draf Permendikti ini? TeddyTV.xyz akan menjelaskannya dengan melakukan perbandingan isi dari Kepmendikbud yang masih berlaku dengan draf Permendikti tersebut. Kalau Anda ingin ikut membandingkan, Anda bisa mengunduh berkas draf Permendikti melalui link berikut dan Kepmendikbud tentang PUOK di link berikut.

Wewenang Pembentukan Ormawa di Internal Kampus
Dalam Pasal 3 ayat 3 di dalam Kepmendikbud, tertulis bahwa pembentukkan Ormawa di internal kampus didasari oleh kesepakatan antar mahasiswa selama tidak bertentangan dengan peraturan kampus dan statuta perguruan tinggi. Artinya, mahasiswa bisa membentuk ormawanya sendiri.

Sedangkan dalam draf Permendikti, kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemimpin Perguruan Tinggi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat 1. Artinya, mahasiswa tidak bisa sembarangan untuk membentuk ormawanya sendiri.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Ormawa
Meskipun mahasiswa dapat membentuk ormawa internal kampus sendiri, seperti yang tertulis dalam Pasal 6 Kepmendikbud, mereka tetap harus membuat kesepakatan dengan pimpinan perguruan tinggi. Kesepakatan tersebut biasanya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Rektor atau berkas sejenis.


Beda halnya dengan yang tertulis dalam pasal 8 ayat (2) draf Permendikti, dimana organisasi mahasiswa internal kampus yang diakui dan dinyatakan sah oleh Pimpinan Perguruan Tinggi adalah ormawa yang menyertakan beberapa dokumen, seperti:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART)
2. Rancangan program kerja selama minimal satu tahun
3. Struktur organigram Ormawa
4. Dokumen lainnya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

Artinya, untuk dapat diakui oleh kampus, sebuah ormawa nantinya harus menyiapkan beberapa dokumen yang disyaratkan oleh Perguruan Tinggi.

Organisasi Mahasiswa Antar Kampus
Pada draf Permendikti, terdapat bahasan mengenai organisasi mahasiswa antar kampus. Hal ini tidak diatur dalam Kepmendikbud. Dalam pasal 9, organisasi mahasiswa yang bersifat keilmuan atau peminatan ditetapkan oleh Direkrtorat Jendral (Dirjen) Dikti. Syarat untuk bisa diakuinya pun hampir sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh ormawa di internal kampus. Selain itu, pembiayaan Ormawa antar kampus dibebankan pada anggaran Dirjen Dikti.

Hal ini menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan dalam perwakilan mahasiswa UI dalam Forum Sosialisasi Draf Permendikti. Mereka menilai, keberadaan organisasi antar kampus selain di bidang bidang keilmuan akan diberangus, karena peraturan tersebut hanya memberikan pengakuan terhadap organisasi lintas perguruan tinggi bidang keilmuan dan peminatan. Hal tersebut membuat organisasi antar kampus non keilmuan seperti aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), BEM Nusantara, atau organisasi sejenis yang banyak bergerak di pergerakan sosial politik dan mitra kritis pemerintah, tidak dapat berkembang dan berpeluang untuk dibubarkan.

Masa Bakti Pengurus Ormawa
Dalam pasal 9 Kepmendikbud, masa bakti pengurus Ormawa maksimal 1 tahun. Hal yang sama juga tertulis dalam pasal 10 draf Permendikti, dengan catatan dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalannya masa bakti.

Tanggalnya kok diatur? Yup, Anda tidak salah baca.

Audit Ormawa

Inilah perbedaan lainnya antara Kepmendikbud dengan draf Permendikti tentang Ormawa. Pada pasal 11 ayat 3, dijelaskan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi berwenang untuk melakukan audit organisasi untuk menjaga kualitas organisasi mahasiswa.


Menurut KBBI daring, kualitas bermakna tingkat baik buruknya sesuatu. Sehingga, kalimat "menjaga kualitas" ini menimbulkan pertanyaan, apa dasar dalam menentukan kualitas baik buruknya sebuah Ormawa? Dikhawatirkan, draf Permendikti ini dapat melanggengkan tindakan perguruan tinggi dalam membubarkan ormawa yang "tidak berkualitas" karena sifat kritis dari ormawa tersebut, seperti yang pernah terjadi pada kasus pembubaran LPM Pendapa oleh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta akibat menolak pakta integritas dari kampus pada tahun 2016 lalu.

Larangan Berafiliasi dengan Organisasi Ekstra Kampus (luar kampus)
Berbeda dengan Kepmendikbud yang tidak mengatur soal afiliasi ormawa dengan organisasi ekstra kampus, draf Permendikti mengatur hal tersebut dalam pasal 12 ayat 2. Pasal tersebut memuat beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh organisasi mahasiswa, termasuk juga larangan untuk melakukan politik praktis dan tindakan kekerasan.

Hal tersebut kemungkinan besar atas dasar kekhawatiran pemerintah akan pengaruh politik yang pernah masuk ke dalam kehidupan mahasiswa melalui organisasi ekstra kampus yang berebut menguasai Dewan Mahasiswa (sebelum berubah nama menjadi BEM dan DPM) ketika era Demokrasi Terpimpin. Organisasi ekstra kampus di kala itu umumnya berbasis ideologi dan berafiliasi dengan partai politik.

Terlepas dari hal tersebut, larangan untuk berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus ini menimbulkan pertanyaan juga, karena ada beberapa organisasi ekstra kampus saat ini yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Contohnya seperti organisasi amal, penanganan bencana, dan kegiatan positif lainnya.



Perbedaan Prinsip Penyelenggaraan Ormawa
Dari beberapa perbandingan tersebut, bisa terlihat adanya sebuah kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu adanya perbedaan prinsip penyelenggaran ormawa yang menjadi dasar pembentukkan Kepmendikbud dan draf Permendikti.

Pemerintah, dalam Pasal 2 Kepmendikbud, memegang prinsip "Dari Mahasiswa, Oleh Mahasiswa, dan Untuk Mahasiswa" dalam penyelenggaraan Ormawa. Pasal tersebut juga tertulis bahwa peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa. Dengan catatan, penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang disepakati bersama dengan perguruan tinggi, seperti yang tertulis dalam Pasal 3 ayat (3).

Sedangkan dalam draf Permendikti, Pemerintah hendak menaikkan porsi kendali perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Ormawa. Kendali yang dimaksud juga membahas mengenai masa jabatan pengurus Ormawa, pembinaan Ormawa, dan sanksi yang diterapkan jika ada Ormawa yang bermasalah.

Setelah menimbang beberapa keberatan kalangan mahasiswa, apakah Pemerintah, khususnya Kemenristekdikti, akan mengakomodir keberatan mahasiswa dalam versi final dari Permendikti tentang Ormawa? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya di layar smartphone atau layar laptop kesayangan kita semua.

Teddy S. Apriana

Seorang penyuka komputer, pegiat pers mahasiswa, dan analis televisi yang nyasar ke dunia mekatronika. Saat ini bekerja sebagai Electrician dan Content Writer. Diskusi soal TV dan Komputer? Add Line saya di @teddy.s.apriana dan Instagram @teddytv39 (;

No comments:

Leave a Reply

Total Kunjungan

Arsip Blog